Diagnosa Naif

Pokoknya aku gak mau dibedah.!” Protes istri saya saat keluar dari ruangan dokter selepas berkonsultasi perihal kondisi kesehatannya beberapa waktu lalu di salah satu faskes. Karena sejak sehari sebelumnya ia merasa kondisi badannya drop, dan pagi itu sebelum bertemu dokter ia juga merasakan nyeri pada kedua sisi perutnya.

Ini saya beri rujukan ke dokter bedah ya, Bu. Saya khawatir ada indikasi usus buntu terkait kesehatan ibu.” Papar sang dokter yang dibarengi dengan puluhan tanda tanya di benak istri saya.

Tapi, saya tidak punya riwayat usus buntu, Dok. Saya minta obat aja untuk kondisi saya yang pusing, demam, mual, badan lemes, dan radang ya, Dok. ” Pinta istri saya yang sebenarnya sudah merasa was-was selepas sang dokter mengatakan bedah-membedah.

Sang dokter waktu itupun hanya memberikan obat demam dan obat lambung saja. Sementara untuk keluhan lainnya seperti radang tidak diberi karena dianggap berisiko memperparah indikasi usus buntu yang tadi dokter sampaikan.

Singkat kata, istri saya pun datang ke rumah sakit rujukan untuk bertemu dengan dokter spesialis bedah. Dan setelah melalui konsultasi dan pemeriksaan pada akhirnya sang dokter hanya memberi istri saya obat demam, obat lambung, dan antibiotik saja. Sedangkan perihal indikasi usus buntu yang dinarasikan oleh dokter faskes tidak ada bahasan lebih lanjut karena saat berjumpa dengan dokter rujukan kondisi nyeri di perut sudah reda.

Tapi, keesekoan harinya, kesehatan istri saya ternyata tidak menampakkan kondisi yang lebih baik. Ia masih merasa lemas sehingga saya pun mengantarkannya lagi ke faskes. Pada kunjungan kali ini dokter yang melayani berbeda dengan dokter pada hari sebelumnya dimana dokter kali ini justru memberikan rujukan kepada dokter spesialis penyakit dalam.

Kembali menuju rumah sakit rujukan yang sama namun bertemu dokter yang berbeda, waktu itu sang dokter hanya tertawa mendengar cerita istri saya yang sempat hampir dieksekusi oleh dokter bedah gegara salah diagnosa yang diberikan oleh dokter faskes.

Karena setelah uji lab diketahui bahwa kadar Hb istri saya ternyata rendah. Serta sedikit campuran stres ala ibu rumah tangga. Sehingga tidak perlu ada pembedahan, cukup mengonsumsi beberapa obat dan menjalani pola makan sesuai petunjuk dokter.

Bagaimanapun, salah diagnosa sangat mungkin terjadi kapan dan dimana saja. Yang ironisnya ketika hal itu terjadi maka risikonya adalah terjadi salah penanganan. Tapi, untungnya, istri saya cukup kritis terkait kondisi kesehatannya dan tidak asal menerima begitu saja vonis dokter yang diarahkan kepadanya.

Amit-amit kalau sampai dioperasi padahal sebenarnya hal itu tidak perlu dilakukan. Betapa besar kerugian yang harus kami tanggung jikalau sampai hal itu terjadi.

Situasi serupa juga kerapkali terjadi di luar lingkungan medis, khususnya menyangkut kemampuan kita dalam mendiagnosa calon pemimpin negeri. Atau dalam situasi seperti sekarang yaitu pemilihan presiden (pilpres).

Kita tahu bahwasanya selama ini masalah kita tidak jauh dari faktor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Akan tetapi, diagnosa yang kita lakukan cenderung melihat pemimpin dari sisi identitasnya, latar belakang politiknya, dan hal-hal seputaran itu yang bisa dibilang jauh dari problem utama.

Memang, terkait masalah utama kerap menjadi bagian dari tawaran dari para kandidat. Sayangnya hal itu hanya tampak sebagai pelengkap. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya masyarakat yang telah mengunci pilihan pada figur kandidat tertentu sementara program mereka sendiri belum sepenuhnya dipaparkan.

Gelora elektabilitaslah yang justru diutamakan dimana-mana. Bukan program yang dilihat, melainkan gimik para kandidat yang sebenarnya masih jauh dari intisari persoalan. Apakah faktor elektabilitas memang relevan dengan masalah utama yang mestinya jadi perhatian utama?

Sayangnya tidak. Elektabilitas cenderung terkait dengan gimik dan adu narasi belaka. Mengumandangkan tentang ideologi yang seharusnya sudah case closed. Memelintir tentang siapa keturunan siapa yang mana hal itu tidak sepatutnya diributkan lagi karena NKRI memang terdiri atas berbagai suku bangsa.

Diagnosa itu perlu diarahkan pada program, strategi, berikut detail dari setiap tahapan rencana yang akan diimplementasikan untuk menuntaskan persoalan utama bangsa saat ini. Bukan melulu tentang identitas, dari keluarga mana, dan perkara dasar yang sudah bukan masanya lagi dipersoalkan.

Terlalu naif jika pada saat ini isu-isu semacam itu masih saja dikumandangkan demi mengerek simpati publik terhadap diri dan kelompoknya sekaligus menyudutkan pihak lain yang berseberangan. Sepertinya kita cenderung naif dalam mendiagnosa kandidat tertentu sampai-sampai topik krusialnya tersingkirkan.

Gegara kenaifan diagnosa itu pula kita sampai berdebat panas dengan sesama kolega warga negara. Hingga ujung-ujungnya kita terus berputar-putar pada persoalan dasar yang semestinya dibahas pada masa-masa awal republik ini berdiri.

Fokus kita hanya terkunci pada gimik politik yang jauh dari kebutuhan. Kita telah salah mendiagnosa kebutuhan pemimpin macam apa yang mampu menuntaskan masalah utama bangsa saat ini.

Jika hal ini terus berlanjut, maka jangan kaget apabila persoalan kemiskinan, pendidikan mahal, harga sembako melambung, dan seterusnya dan seterusnya masih akan terus berulang setiap tahunnya. Rakyat masih miskin. Sembako masih mahal. Beras masih impor. Biaya pendidikan tetap tinggi. Ada lagi?

Apakah situasi tersebut murni kesalahan penguasa? Sebagian iya. Tapi, sebagian yang lainnya karena kita selaku pemilik hak suara telah salah mendiagnosa pemimpin bangsa seperti apa yang seharusnya dipilih untuk Indonesia. Karena memang diagnosa kita masih sebatas diagnosa naif.

Nah, apakah kesalahan serupa akan kita ulang pada pilpres 2024 mendatang?

Maturnuwun.

Agil Septiyan Habib

NB : Tulisan ini sudah dipublikasikan sebelumnya di detik.com

Share this article :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top